Mungkin selama ini masih banyak yang belum tahu. Bahwasanya ketika kita ingin melakukan aksi donasi untuk menggalang bantuan berupa uang maupun barang, ternyata harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu. Berikut cara mengurus izin penggalangan dana di Provinsi Bengkulu.

**

TERUS terang, selama ini saya mengira jika kita ingin menyelenggarakan penggalangan dana, bisa dilakukan dengan serta merta atas keinginan individu maupun komunitas secara spontan. Apakagi jika tujuan penggalangan dana untuk membantu orang yang sedang benar-benar memerlukan uluran tangan. Termasuk bagi korban bencana alam.

Izin, khususnya dari Kementerian Sosial yang saya tahu sebelumnya adalah soal UGB alias Undian Gratis Berhadiah (UGB). Tapi ternyata Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) juga diwajibkan untuk mengurus perizinannya terlebih dahulu. Aturan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang PUB.

Kebetulan hari ini, 15 Juni 2020, saya menerima kedatangan tim terpadu dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Polda Bengkulu. Yakni Pengelola Perizinan DPMPTSP Provinsi Eling Pironika, SE, Yosi Balqis, SE dari Dinas Sosial Provinsi dan AKP. Ningsih, S.Pd dari Polda Bengkulu.

Mereka menyosialisasikan tentang tata cara dan prosedur mengurus pengajuan izin PUB. Sebelum membahas syarat dan prosedurnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan PUB.

Apa Itu PUB?

Saya saat menerima kunjungan ibu Yosi, ibu Eling dan ibu Nengsih. Mereka merupakan petugas patroli pengawasan dan pemantauan PUB dan UGB di Kota Bengkulu.

Saya saat menerima kunjungan ibu Yosi, ibu Eling dan ibu Nengsih. Mereka merupakan petugas patroli pengawasan dan pemantauan PUB dan UGB di Kota Bengkulu.

PUB merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. Di kalangan masyarakat, PUB dikenal juga dengan pengumpulan sumbangan.

Siapa Saja yang Boleh Menyelenggarakan

Yang berhak menyelenggarakan pengumpulan sumbangan yakni kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin dari pejabat berwenang. Semisal kita ingin menggalang dana untuk keluarga yang sakit dan butuh biaya pengobatan, ini bisa dilakukan dengan syarat ada surat keterangan dari rumah sakit dan pengurus RT.

Jika penyelenggaranya adalah organisasi, maka harus punya akta pendirian atau akta notaris dengan AD/ART. Apabila organisasi di bidang kedejahteraan sosial, maka harus memiliki izin dari Dinas Sosial. Lalu ada Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan bagi pemohon.

Kenapa Harus Izin

Kalau bertanya kenapa harus izin, tujuannya tentu saja agar dana yang terhimpun mendapat pengawasan dalam proses penyalurannya. Jalannya penghimpunan sumbangan juga jadi berlangsung jelas, akuntabel dan transparan, serta tertib administrasi. Dan yang jelas bagi penyelenggara pun sudah tenang jika sudah mengantongi izin, tanpa merasa was-was kegiatannya dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Bentuk Penggalangan Dana

Bentuk penggalangan dana diutamakan dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu ketertiban umum seperti meminta sumbangan di lampu-lampu merah. Itu tidak dibenarkan. Yang boleh adalah sumbangan uang dan barang yang dihimpun dengan cara :

  • Mengadakan pertunjukan
  • Bazar
  • Lelang barang
  • Hasil Penjualan undangan dari acara pertunjukan
  • Penjualan blanko amal
  • Mengedarkan list derma
  • Menjual kupon atau stiker sumbangan
  • Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
  • Penjualan barang diatas harga sebenarnya
  • SMS donasi
  • Membuka nomor rekening bank
  • Mengirim surat permintaan sumbangan

Syarat & Prosedur

Sebenarnya syarat dan prosedur cara mengurus izin penggalangan dana ini tidak terlalu sulit. Namun masih banyak kalangan masyarakat yang merasa ribet, sehingga enggan mengurus. Nyatanya tidaklah terlalu sulit asalkan kita bisa memenuhi syarat-syarat.

Adapun prosedur dan tahapan pengajuan izin PUB sebagai berikut :

  1. Pemohon mengajukan berkas :
  • Ajukan surat pengantar ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala DPMPTSP Provinsi. Surat bermaterai Rp 6.000
  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat pemohon atau organisasi pemohon dan Akta Pendirian (AD/ART) atau pembentukan kepanitiaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
  • Lampiran maksud dan tujuan penggalangan dana
  • Lampirkan informasi jangka waktu, wilayah, mekanisme penyelengaraan dan penyaluran.
  1. Berkas tersebut disampaikan kepada tim DPMPTSP Provinsi
  2. Berkas dikaji oleh tim teknis Dinas Sosial Provinsi untuk diverifikasi
  3. Kunjungan lapangan (survei tim)
  4. Setelah lengkap dan verifikasinya valid, berkas kembali ke DPMPTSP.

Biaya Perizinan Gratis, Asalkan…

Menurut Eling Pironika, bagi penggalangan dana yang dilakukan hingga lintas provinsi, maka surat izin penggalangan dana ini dikenakan biaya oleh Ditjend PSDBS Kemensos. Namun jika tidak lintas provinsi, maka biaya yang dikenakan, benar-benar gratis.

Surat izin ini dikeluarkan berlaku selama tiga bulan. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka surat izin tidak bisa dikeluarkan dan penyelenggara dilarang melakukan aksi donasi.

Nantinya jika kegiatan diperpanjang, maka penyelenggara kegiatan penggalangan dana mengirimkan kembali berkas pengajuan izin. Pemohon izin perorangan atau kelompok masyarakat bisa melampirkan surat keterangan dari RT dan rumah sakit (jika penggalangan dana untuk membantu orang sakit).

Setelah penggalangan dana tuntas disalurkan, jangan lupa membuat semacam laporan pertanggungjawaban yang juga disampaikan ke DPMPTSP dan Dinsos Provinsi. Sehingga tim dari pemerintah ini juga bisa ikut mengawasi apakah programnya tepat sasaran atau tidak.

Selain kita yang menghimpun donasi, kita juga bisa berpartisipasi secara online dengan cara galang dana online. Untuk tahu lebih lanjut, bisa membaca artikel saya yang lainnya Galang Dana Online Bisa Via Peduli Sehat dan Lima Situs Galang Dana Online Terpercaya di Indonesia.(ken)

Share This