Belajar dari Si Mike Tyson

Belajar dari Si Mike Tyson

MASIH ingat dengan pertandingan tinju fenomenal dan paling dikenal sepanjang sejarah antara Mike Tyson dan Evander Holyfield pada 27 Juni 1997? Kisaran tahun itu saya baru naik kelas enam sekolah dasar. Hebohnya siaran di televisi yang berulang-ulang membuat saya ikut-ikutan terkenang akan insiden tinju gigit telinga. Ya. Mike Tyson yang emosi kala itu menggigit sepotong telinga Holyfield di arena ring tinju.

Dampaknya, Si Leher Besi yang jelas-jelas melanggar aturan pertandingan tinju itu mendapat sanksi berkali lipat. Ia didiskualifikasi pada pertandingan bergengsi WBA, diskors tak boleh bertanding selama setahun dan membayar denda sebesar 3 juta dolar Amerika. Saya berpikir sederet sanksi itu sebenarnya masih bukan apa-apa. Yang terberat adalah sanksi psikologis dan hujatan publik yang dialami Tyson pasca insiden.

Secara pandangan awam, ketika kita melihat pertandingan tinju sepertinya dua atlet yang bertanding dipersilakan main baku hantam saling pukul sana-sini kiri dan kanan. Hingga nanti kemudian ada salah satu lawan yang roboh atau KO. Tapi tahukah Anda, bahwa olahraga yang mengandung unsur kekerasan itu ternyata punya peraturan tersendiri yang harus ditaati. Salah satunya dilarang menggigit. Ketika itu dilanggar, ya wassalam, sanksi menunggu.

Apa yang terjadi pada pertandingan Tyson vs Holyfield itu bisa dikatakan sebagai diskusi ringan antara saya, bang Pemred Rakyat Bengkulu Zacky Antony dan rekan sesama redaktur kak Sumarlin. Bang Zacky saat itu yang mengenang kembali pertandingan 17 tahun lalu. Obrolan ringan ini bukan tanpa sebab. Semua berawal dari bagaimana akhirnya media kami dinyatakan bersalah oleh Dewan Pers yang memuat pemberitaan “Kolor Ijo” hingga berhari-hari.

Bersalah bukan pada substansi isi pemberitaan apakah itu benar atau salah. Melainkan proses dan prosedurnya yang dianggap menyudutkan dan terkesan “menyerang” ke segala penjuru tanpa ikut aturan main, ya kode etik jurnalistik.

Tidak ada niat buruk sebenarnya dalam pemberitaan tersebut. Jika dikatai tidak memberikan ruang pada yang merasa tersudutkan dari pemberitaan, tidak benar 100 persen. Upaya konfirmasi dan meminta hak jawab sudah dilakukan. Namun bagaimana jika pihak tersebut memilih bungkam? Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menuliskan bagaimana upaya wartawan mendapatkan konfirmasi, apapun jawabannya.

Ada yang beranggapan, pers sudah masuk ke ranah privasi ketika menerbitkan pemberitaan terkait skandal. Namun dibalik itu pers sesuai dengan fungsinya berupaya melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik. Selama menyandang status pejabat negara dan menggunakan segala macam fasilitas negara yang notabene berasal dari uang rakyat, maka kehidupan pribadinya pun menjadi milik publik.

Terlepas dari hal tersebut, hal ini kiranya bisa menjadi pelajaran berharga bagi media kami, juga khususnya bagi saya sebagai salah satu bagian dari jurnalis muda. Untuk kemudian di masa yang akan datang tidak terlalu menggebu-gebu dan bersemangat ketika mendapat suatu informasi yang bisa dikatakan termasuk fenomenal. Terutama jika sumber informasi berasal dari media sosial dan blog.

Proses cek dan ricek, akurasi data dan fakta, konfirmasi yang berimbang serta mempertimbangkan sisi kemanusiaan juga perlu menjadi perhatian utama. Bila perlu kasus ini menjadi kasus pertama sekaligus terakhir media kami tersandung persoalan di Dewan Pers, sejak 12 tahun berdiri.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *